SBY: Wajib Hukumnya Beli Persenjataan Dalam Negeri

JAKARTA – Pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional wajib memprioritaskan produksi dalam negeri. Dengan kebijakan ini kemampuan industri pertahanan ke depan akan semakin berkembang.
"Saya ingin mengingatkan kembali yang jadi dasar pengadaan alutsista kita. Pertama manakala alutsista bisa diproduksi di dalam negeri oleh indsutri pertahanan kita, wajib hukumnya untuk membeli dari industri dalam negeri," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat penandatangan kerja sama produksi pesawat antara PT DI dengan Airbus Military, di Hanggar CN 235N PT DI Bandung Jawa Barat, Rabu (26/10)
Namun upaya ini tidak bisa berjalan sendiri. SBY berharap agar DPR mempunyai pemahaman yang sama untuk mendorong industri dalam negeri. Sementara jika produksi nasional tidak bisa seperti pengadaan jet tempur canggih F16 atau Sukhoi serta kapal selam maka bisa melalui pembelian ke negara sahabat.
Tentu pembelian itu dengan membangun kerja sama yang baik. Bisa dalam bentuk alih tukar teknologi, penanaman investasi atau joint production.  "Dengan begitu tetap ada manfaatnya bagi industri dalam negeri kita," ujarnya.
Menurut SBY tekad membangkitkan industri pertahanan harus dijadikan gerakan nasional. Membeli hasil produksi nasional sendiri. Tanpa pembelian itu maka Industri strategis nasional tidak akan survive bahkan bisa mati.   
Jika mengacu kebijakan nasional dalam kurun wakltu lima tahun sejak 2000 sampai 2014, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan modernisasi kemampuan sistem pertahanan nasional. Jumlah anggaran pun ditingkatkan secara bertahap. Pada 2012 anggaran  pertahanan mencapai Rp 64,4 triliun.  Jumlah ini terbesar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu,  Kerjasama PT Dirgantara Indoesia (PTDI) dengan Airbus Military dalam memproduksi pesawat CN 295 merupakan tonggak baru revitalisasi PT Dirgantara Indonesia. PT DI diharapkan mampu mendukung kebutuhan alat utama sistem persenjataan nasional (alutsista).
"Alhamdulillah, kiranya hari ini menandai tonggak baru, awal revitalsiasi PT DI dan menandai revitalisasi industri pertahanan nasional kita," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat penandatangan kerja sama produksi pesawat antara PT DI dengan Airbus Military, di Hanggar CN 235N PT DI Bandung Jawa Barat, Rabu (26/10).
Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso mengatakan kedatangan Presiden ke PT DI ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan industri strategis negara ini. Sebagaimana diketahui PT DI mengalami pasang surut. Beban utang di masa lalu membuat PT DI terkena krisis multi dimensi. Meski dalam empat bulan terakhir ini kondisi perusahaan sudah semakin membaik.
Tentu dengan dukungan dari pemerintah secara finansial. Baik melalui restrukturisasi utang ataupun dengan pemberian penyertaan modal negara.  Menurut Budi  fokus kerja perusahaan akan tetap kepada produksi helikopter dan pesawat terbang.

Posted in: bell politik